Kritisi LKPJ 2019, DPRD Minta Bupati Evaluasi OPD

By Administrator // Kamis, 14 Mei 2020 // 08:40 WIB // BERITA DEWAN

Kubu Raya, DPRD Kubu Raya mengkritisi capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai menurun. Penilaian itu disampaikan dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kubu Raya TA 2019 dalam rapat paripurna lewat vicon.

“Kesimpulan dari pembahasan LKPJ ini, kami menilai terjadi penurunan capaian realisasi dari PAD dan meningkatnya silpa. Tentu ini menjadi catatan serius bagi bupati,” tegas Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman usai memimpin rapat paripurna, Rabu (13/5).

Ada beberapa bidang dikritisi DPRD terhadap LKPJ tersebut yakni kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, berkaitan dengan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Terkait kebijakan pemerintah daerah disebutkan Usman ada lima point yang menjadi sorotan. Antara lain penanganan kemiskinan dirasa masih belum berdampak signifikan, penguatan ekonomi kerakyatan dan perluasan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Kemudian pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang merata, memaksimalkan harmonisasi birokrasi serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD,” jelasnya.

Sedangkan kebijakan umum pengelolaan keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan pendapatan daerah mulai dari PAD, dana perimbangan, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

“Perencanaannya disusun berdasarkan dari asumsi yang lemah sehingga target tidak tercapai. Ini hendaknya dijadikan bahan evaluasi,” ia mengingatkan.

Berkaitan dengan urusan pemerintah daerah, Usman katakan terdiri dari 6 urusan pilihan dan 25 urusan wajib.

Kemudian tugas pembantuan. Menurut Usman agar OPD diberitahukan pagu anggarannya pada saat akan dimulai kegiataanya kepada DPRD.

Tugas umum dan pemerintahan, Usman meminta segera memfasilitasi berdirinya kantor instansi vertikal. Penanganan bencana angin puting beliung, karhutla, dan banjir musiman agar dapat di antisipasi secara dini.

Kesimpulannya, sambung Usman pemda diharapkan mampu melakukan pembenahan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan PAD dan mengurangi kebocoran sumber PAD.

“Sedangkan untuk mengurangi silpa di tahun anggaran berikutnya, dapat melakukan perencanaan yang matang. Bapak Bupati Kubu Raya tidak usah ragu melakukan evaluasi kinerja kepada seluruh kepala OPD supaya program yang sudah di rencanakan berjalan dengan baik dan memberikan reward and punishmant,” sarannya.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan rekomendasi tersebut akan menjadi patokan dan pijakan pihaknya untuk melakukan evaluasi.

“Tentu ini akan menjadi patokan dan pijakan kita melakukan perbaikan sehingga Kubu Raya lebih baik kedepannya,” janjinya.(rob)

 

Share Post: